Anggota Komisi IV DPR RI Alimin Abdullah saat Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Foto: Arief/nvl

Anggota Komisi IV DPR RI Alimin Abdullah menegaskan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan anggaran yang proporsional dari pemerintah, seiring dengan bertambahnya tanggung jawab yang diemban. Dirinya memahami bidang kelautan dan perikanan harus didukung penuh, mengingat Indonesia berpotensi ikut terdampak krisis pangan global.

“Dengan begitu luasnya tanggung jawab dan tugas yang diberikan kementerian ini, luar biasa. Ini penting semua. Dalam suasana krisis ini, KKP masih diminta untuk peningkatan ekspor. maka komisi IV bersama-sama KKP meminta anggaran yang benar sesuai dengan tanggung jawab,” ungkap Alimin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menyayangkan, dengan anggaran yang kurang satu persen dari APBN, harus mendukung ketahanan pangan, melindungi kedaulatan laut, sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan negara dari aspek kelautan dan perikanan. Sehingga, ia mempertanyakan dukungan pemerintah.

Oleh karena itu, Alimin meminta kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Keuangan, bersama dengan Badan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk mempertimbangkan penambahan anggaran di KKP. Harapannya, ke depan, KKP bisa memanfaatkan sepenuhnya potensi yang dimiliki untuk memenuhi tanggung jawab yang diemban dengan dukungan anggaran yang proporsional.

Dalam rapat tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan usulan penambahan anggaran KKP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp663,2 miliar. Selain itu, ia turut menerangkan terkait pagu indikatif Dana Alokasi Khusus (DAK) KKP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,23 triliun.

Selanjutnya, Sakti memaparkan arah kebijakan KKP tahun 2024, diantaranya memperluas wilayah konservasi perairan seluas 30 persen dari perairan; menerapkan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di wilayah pengelolaan perikanan; mengembangkan perikanan, budidaya laut, pesisir, dan tawar; pengelolaan sampah laut; dan pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil. (ts/sf)